Pengurus Barang Pengguna Disbudpar Buleleng Hadiri Rapat Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan BMD Semester I Tahun 2026
Selasa, 30 Juni 2026 - Pengurus Barang Pengguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD.
Rapat evaluasi dan monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, pengamanan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Melalui kegiatan ini, setiap OPD diharapkan dapat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian seluruh OPD, di antaranya masih terdapat sejumlah bidang tanah yang digunakan oleh OPD namun belum memiliki sertifikat, sehingga diminta agar segera diproses pensertifikatannya. Selain itu, masih terdapat beberapa kendaraan bermotor milik daerah yang belum memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga perlu segera dilakukan pengurusan penerbitan BPKB duplikat.
Selain itu, BKAD juga menyoroti masih adanya belanja modal dan belanja pemeliharaan yang belum diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Beberapa OPD juga masih memiliki aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan namun belum dilakukan proses penghapusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Di akhir rapat, seluruh OPD diingatkan agar melaksanakan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) secara tepat waktu guna menjaga validitas data aset pemerintah daerah serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.
Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring ini diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang optimal.
