Disbudpar Buleleng Usulkan Kajian Peningkatan Infrastruktur Pariwisata dalam Rencana Aksi RIPJPID Tahun 2027
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng melalui Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda menghadiri rapat pembahasan rencana kajian tahun 2027 yang diselenggarakan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng.
Rapat dipimpin oleh Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng dan dihadiri oleh Tim Pengendali Mutu yang terdiri atas akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan, serta Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Agenda utama rapat adalah membahas usulan kajian dari OPD yang telah diajukan pada tahun 2025 dan 2026 untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Rencana Aksi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut, tercatat sembilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan usulan kajian. Salah satunya adalah Disbudpar Kabupaten Buleleng melalui usulan kajian berjudul “Kebijakan Peningkatan Infrastruktur Pariwisata Buleleng.”
Kajian ini menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur pariwisata. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menunjang aksesibilitas, meningkatkan kualitas pelayanan destinasi, serta memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Buleleng.
Selain membahas usulan kajian, rapat juga menyoroti urgensi setiap kajian yang telah tercantum dalam rencana aksi RIPJPID, termasuk penentuan kajian yang tetap dilanjutkan atau ditunda pada tahun 2027. Pertimbangan tersebut diperlukan dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia pada BRIDA Kabupaten Buleleng.
Terhadap kajian yang dinilai mendesak dan tetap akan dilaksanakan pada tahun 2027, OPD pengusul diminta melampirkan proposal sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat substansi, urgensi, serta arah pelaksanaan kajian.
Melalui keikutsertaan dalam pembahasan ini, Disbudpar Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata yang berbasis kajian dan kebutuhan daerah. Upaya tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong pengembangan infrastruktur pariwisata yang terencana, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta kemajuan pariwisata Buleleng.
