Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, di antaranya Disdikpora, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP, Disnaker, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPPA, Dinas Perhubungan, Dinas PMD PPKB, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng memaparkan pentingnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja. Disampaikan bahwa capaian UCJ Kabupaten Buleleng telah mencapai 44,65 persen atau sebanyak 193.523 peserta. Namun demikian, masih terdapat sekitar 239.934 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng turut menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui dukungan pembiayaan pemerintah daerah serta kolaborasi dengan pihak perusahaan.
Dalam sesi diskusi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng mendapatkan perhatian khusus terkait perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja di sektor kebudayaan dan pariwisata. Sasaran yang menjadi perhatian meliputi pekerja seni, pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran dan kafe (Horeka), anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Keikutsertaan para pekerja tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan sekaligus meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan para pelaku seni serta insan pariwisata di Kabupaten Buleleng.
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi ant perangkat daerah dalam mendukung peningkatan Universal Coverage Jamsostek, sehingga semakin banyak pekerja, termasuk pekerja sektor kebudayaan dan pariwisata, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.
Rapat juga menghasilkan sejumlah masukan untuk penyempurnaan draf kerja sama agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sektor.