Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tang diwakili staf perencanaan mengikuti Rapat Koordinasi Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026, yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta koordinasi perangkat daerah dalam memenuhi data dan dokumen pendukung penyusunan LPPD Tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali serta Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
Dalam kegiatan tersebut, disampaikan materi mengenai kebijakan dan mekanisme penyusunan LPPD Tahun 2026, serta pemenuhan data dan dokumen pendukung LPPD. Selain itu, dilakukan pembahasan terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemenuhan data pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
Melalui rapat koordinasi ini, masing-masing perangkat daerah diharapkan memahami Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mempersiapkan seluruh data dukung yang diperlukan. Data yang disampaikan harus memenuhi prinsip akurat, valid, lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi antarbidang di lingkungan perangkat daerah maupun antarperangkat daerah juga menjadi hal penting dalam mendukung kelengkapan data IKK LPPD, mengingat pemenuhan data tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Apabila terdapat kendala dalam pemenuhan data maupun permasalahan sistem, perangkat daerah diharapkan segera berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan serta kembali mencermati pedoman penyusunan LPPD.
Selain itu, hasil evaluasi LPPD tahun sebelumnya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan pada tahun 2026. Ketepatan waktu penyampaian data dukung juga menjadi perhatian, dengan batas waktu pengumpulan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada Maret 2027 untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemenuhan data dan dokumen pendukung LPPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat terlaksana secara optimal, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.