Sekdisbudpar Hadiri Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Senin, 18 Mei 2026 - Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama dengan staf Bidang Adat dan Cagar Budaya menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas PMDPPKB.
Rapat dipimpin oleh Kadis PMDPPKB dengan narasumber dari Undiksha Dr. I Wayan Krisna Eka Putra. Hadir sebagai peserta adalah perwakilan dari Bapenda, BPBD, Disbudpar, Kesbangpol, PUPR Perkim, Disdukcapil, Kantah Buleleng, Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan.
Kadis PMDPPKB menyampaikan bahwa tujuan dari rakor ini adalah menerima masukan terkait keberadaan desa, dimana antar desa belum ada kesepakatan batas desa. Batas desa sangat penting dalam hal pelaksanaan program pembangunan/program pemerintah lainnya, seperti : bantuan sosial, dan lain-lain. Di Buleleng sendiri sampai saat ini sudah terdapat 90 desa yang batas desanya sudah ditetapkan dengan perbup.
Narasumber Dr. Krisna memberikan pandangan umum sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2026 bahwa batas desa wajib segera ditetapkan agar tidak menjadi konflik yang berkelanjutan, sehingga perlu dirumuskan pola penyelesaian konflik/penetapan batas desa dengan pertimbangan mitigasi resiko.
Permasalahan penetapan batas desa ini sudah menjadi perhatian khusus Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar segera dapat diselesaikan. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah alasan/penyebab batas desa tidak dapat ditetapkan tidak disampaikan secara jelas oleh pihak yang berkonflik. Sesuai dengan aturan, dimanapun batas desa dibuat/ditetapkan sepanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak/para pihak, maka pemerintah akan menyetujui batas tersebut.
Pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dimana sebagian besar masukan menegaskan pentingnya kejelasan batas desa sebagai salah satu indikator pelayanan publik di lingkup Kabupaten Buleleng.
