Senin, 23 Februari 202 - Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng hadiri undangan Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2027 di Ruang Rapat Etna Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dengan dihadiri undangan terkait. Adapaun pemaparan dan arah kebijakan pemasaran 2025–2029 yang menekankan pada Penguatan branding Bali, berfokus pada integrasi budaya, keberlanjutan (sustainability), dan promosi digital untuk menegaskan kembali posisinya sebagai destinasi global utama.
Perluasan pasar nasional & internasional sebagai langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan, memaksimalkan produksi, dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Promosi luar negeri (sales mission Australia & New Zealand) ini intensif dilakukan untuk memperkuat pasar, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan memperpanjang masa tinggal (length of stay).
Partisipasi event seperti BBTF, merupakan ajang B2B strategis untuk mempertemukan seller (pelaku wisata) dengan pembeli global guna transaksi langsung dan perluasan jaringan bisnis. Pendekatan berbasis data (survei karakteristik & indeks kepuasan wisatawan) dan Produksi video dan penguatan kemitraan promosi
Menindaklanjuti hal tersebut, Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Buleleng akan menyelaraskan kebijakan dengan kondisi fiskal daerah melalui pendekatan yang lebih efisien dan terfokus, yaitu Penguatan promosi digital berbasis konten dan storytelling, Kolaborasi promosi lintas kabupaten dalam semangat “One Bali Promotion” ( rencana program baru dari Disbudpar Buleleng , yang tiang sampaikan juga pada saat forum ini )
Dengan keterbatasan anggaran, paradigma promosi diarahkan dari “Banyak kegiatan” menjadi “Sedikit program, tetapi fokus dan berdampak.” Strategi digital, segmentasi pasar, dan kolaborasi menjadi langkah paling rasional untuk periode 2026–2027.
Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan program pariwisata dengan prioritas RKPD/RPJMD, mengatasi isu overtourism dan lingkungan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan menjamin sinkronisasi program pariwisata agar mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan prioritas pembangunan Bali, menghindari tumpang tindih anggaran.